Semudah itukah hukum di Belanda?

14 Nov 2010

Pagi ini seperti biasa saya membuka yahoo.co.id, alangkah kagetnya saya terdapat berita berjudul “kalau Wirajuda ditangkap bisa panjang urusannya”. Seperti yang di beritakan bahwa John Wattilete , Presiden RMS (Republik Maluku Selatan) akan melakukan pengadilan kilat atau kort geding dan menuntut perdana menteri belanda untuk menangkap Hasan Wirajuda karena katanya terlibat dalam pelanggaran HAM di Maluku pada saat menjadi Menlu selama 8 tahun.

Wirajuda direncanakan akan memberikan ceramah di kota Den Haag, 23 November mendatang. Sebegitu mudahkah hukum di Belanda? hingga mantan pejabat bahkan Presidenpun dapat ditahan “hanya” gara-gara tuntutan seorang warga negara biasa?

Seperti pernah diberitakan sebelumnya , John Wattilete juga pernah melakukan hal serupa kepada Presiden RI , Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga sang presidenpun membatalkan kunjungannya ke Belanda.

Kasus yang terjadi pada Presiden ini, mencerminkan lemahnya diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Mengapa seorang presiden negara berdaulat dapat saja di “permalukan” ketika berkunjung ke Belanda? dan lebih “tragisnya” lagi dilakukan karena tuntutan seorang yang “mengaku-ngaku” presiden.

Mencermati berita tentang RMS, media-media di Indonesiaa cenderung menyebut John Wattilete sebagai Presiden RMS. Presiden??

Sehingga muncul pertanyaan dalam diri saya, presiden negara manakah dia? Republik Maluku Selatan itu dimana sih?? apa mungkin Maluku Selatan yang ada di Indonesia itu merupakan sebuah negara berbentuk republik? di Indenesia tidak ada negara dalam negara.

Penulisan kata Presiden Republik Maluku Selatan oleh pers , menurut pendapat saya, itu sama saja dengan mengakui adanya RMS, padahal Republik Maluku Selatan itu tidak ada. Ini akan mengubah opini publik menjadi “seolah-olah” Republik Maluku Selatan itu negara yang besar dan berdaulat.


TAGS opini politik tanggapan berita


-

Author

Follow Me